Dalam rangka menjaring persepsi masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik sebagai amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat, diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan untuk melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan satuan kerja-satuan kerja dibawahnya termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat melakukan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. PINDAI QR CODE DIATAS UNTUK MENGISI SURVEY!